Kebijakan pembebasan ganjil–genap untuk kendaraan listrik kini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi. Dengan kebijakan ini, mobil listrik bisa melintas bebas di kawasan yang terkena pembatasan nomor polisi, memberikan keuntungan mobilitas yang tidak dimiliki kendaraan berbahan bakar fosil. Namun, seperti kebijakan publik lainnya, ada sisi positif dan negatif yang perlu diperhatikan sebelum efeknya dirasakan jangka panjang.

Dari sisi manfaat, insentif bebas ganjil–genap terbukti sangat efektif mendorong adopsi kendaraan listrik. Pengguna mendapatkan keuntungan operasional yang nyata—tidak perlu memikirkan jadwal ganjil–genap, bisa melintasi kawasan padat kapan saja, dan mobilitas harian menjadi lebih fleksibel. Kebijakan ini juga memberi sinyal kuat ke publik bahwa kendaraan listrik adalah “first-class citizen” dalam ekosistem mobilitas masa depan. Di sisi lingkungan, lebih banyak kendaraan listrik di jalan berarti penurunan polusi udara lokal, terutama di pusat kota yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Efek ini bisa memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat urban dalam jangka panjang.

Namun, kebijakan ini juga membawa sejumlah tantangan. Dari perspektif keadilan sosial, pembebasan ganjil–genap dapat menimbulkan kesenjangan, karena tidak semua warga memiliki kemampuan membeli EV. Akibatnya, insentif hanya terasa bagi golongan tertentu. Selain itu, lonjakan adopsi EV tanpa pengendalian juga berpotensi menambah volume kendaraan di jalan, mengurangi efektivitas ganjil–genap sebagai pengurai kemacetan. Infrastruktur SPKLU yang belum merata pun bisa menciptakan masalah baru: EV boleh bebas ganjil–genap, tetapi belum tentu bisa digunakan nyaman karena fasilitas pengisian belum memadai. Bagi sebagian orang, kebijakan ini bahkan bisa dipandang “prematur” jika ekosistem pendukung belum siap.

Dalam jangka panjang, efektivitas kebijakan bebas ganjil–genap sangat bergantung pada perkembangan industri dan infrastruktur kendaraan listrik itu sendiri. Bila SPKLU semakin luas, harga EV makin terjangkau, dan listrik Indonesia berangsur menuju sumber energi yang lebih bersih, kebijakan ini dapat menjadi katalis penting menuju kota yang lebih sehat dan efisien. Namun jika kapasitas jalan tidak ditambah, transportasi publik tidak diperkuat, dan pengguna EV terus meningkat tanpa batas, kebijakan ini bisa menjadi bumerang yang justru memperparah kemacetan. Karena itu, kebijakan bebas ganjil–genap idealnya bersifat transisi—diberlakukan sampai adopsi EV mencapai titik tertentu, kemudian disesuaikan agar tetap seimbang antara lingkungan, mobilitas, dan keadilan sosial.